by : komputer
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, JATIM. Wakil Gubernur Jatim Drs. H Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul minta kepala desa (Kades) dan perangkat desa memperkuat perannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya dengan mengoptimalkan anggaran desa, serta melakukan mekanisme pengawasan pemerintahan desa
Tiga hal itu ditegaskan Gus Ipul ketika memberikan pembekalan kepada 338 Kepala Desa dari Kabupaten se Jatim dan Kota Batu, di Badan Diklat Provinsi Jatim Jl Balongsari Tama Tandes Surabaya, Rabu (25/3).
Menurutnya, desa masih sangat minim infrastruktur, sehingga masyarakat banyak yang pindah ke kota. Pilihan satu-satunya adalah memperkuat pembangunan di desa.
Ada tiga komponen yang perlu diperbaiki di desa, yaitu, pertama, infrastruktur ekonomi di desa ( transportasi, pasar desa, bendungan/ irigasi, sanitasi dan air bersih),. Kedua, infrastruktur sosial ( pendidikan, kesehatan, perumahan, kerukunan/ gotong royong, tempat rekreasi dan kesenian), dan ektiga adalah infrastruktur administrasi ( tata kelola pemerintahan desa, penegakan hukum, kontrol administrasi, serta ketertiban/ keamanan.”Semua ini harus ada di desa, dan bisa terwujud jika kepemimpinan Kades kuat,” ujarnya
Ada beberapa strategi manajemen desa yang perlu diperhatikan, Pertama, pemangku kepentingan/ Kades harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam setiap perumusan kebijakan dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan warga masyarakat secara langsung.
Strategi kedua, pemerintah desa harus mempunyai data tentang potensi desa, baik fisik (tanah, air, iklim, cuaca, flora, fauna) maupun non fisik ( masyarakat desa, lembaga sosial, aparatur desa). “Jika potensi desa dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban desa,” ujarnya
Menurutnya, desa masih sangat minim infrastruktur, sehingga masyarakat banyak yang pindah ke kota. Pilihan satu-satunya adalah memperkuat pembangunan di desa.
Ada tiga komponen yang perlu diperbaiki di desa, yaitu, pertama, infrastruktur ekonomi di desa ( transportasi, pasar desa, bendungan/ irigasi, sanitasi dan air bersih),. Kedua, infrastruktur sosial ( pendidikan, kesehatan, perumahan, kerukunan/ gotong royong, tempat rekreasi dan kesenian), dan ektiga adalah infrastruktur administrasi ( tata kelola pemerintahan desa, penegakan hukum, kontrol administrasi, serta ketertiban/ keamanan.”Semua ini harus ada di desa, dan bisa terwujud jika kepemimpinan Kades kuat,” ujarnya
Ada beberapa strategi manajemen desa yang perlu diperhatikan, Pertama, pemangku kepentingan/ Kades harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam setiap perumusan kebijakan dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan warga masyarakat secara langsung.
Strategi kedua, pemerintah desa harus mempunyai data tentang potensi desa, baik fisik (tanah, air, iklim, cuaca, flora, fauna) maupun non fisik ( masyarakat desa, lembaga sosial, aparatur desa). “Jika potensi desa dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban desa,” ujarnya
Wagub Jatim Saifullah Yusuf mendapat sambutan dari para kades usai memberikan materi pembekalan diklat buat Kepala Desa se Jatim yang diselenggarakan di Badiklat Jatim, Balongsari Sby |
Dengan berlakunya UU Desa, berarti menambah kewenangan dan anggaran pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Pengelolaan keuangan harus ditata dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Oleh karena itu Kepala desa harus diberikan bekal pendidikan dan pelatihan (Diklat) supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd mengatakan, Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas SDM para Kepala Desa supaya dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lebih baik, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desanya.
Pembekalan peserta diklat kades putaran ke-tujuh tahun 2015 dihadiri oleh Direktur Center for Secutiry and Welfare Studies (CSWS) FISIP Unair, para nara sumber, fasilitator, dan undangan lainnya.
(ARZ/SPTO) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA
by : komputer
SALAH SATU TRUK TRAILER YANG MELEWATI JALAN HARUN TOHIR |
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, GRESIK. Sepanjang jalan Harun tahir mulai dari jalan depan pelabuhan bantaran hingga depan jalan PJB Desa pulo pancikan kecamatan Gresik kabupaten gresik terlihat semaki rusah. Rabu (26/03/2015)
Kerusakan ini dipicu karena banyaknya mobil tlailer gandeng yang muatannya diduga melebihi batas kapasitas. Hingga kerusakannya, besi didalam cor nya terlihat jelas. Warga khawatir jika kerusakan ini tidak cepat ditangani oleh dinas terkait, bisa membahayakan bagi pengendara lainya. Sampai kepedulian warga terkait kerusakan itu, memberi rambu-rambu ditengah jalan. Agar pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.
Meski keluhan masyarakat sekitar pulo pancikan sudah ditulis oleh beberapa Media, baik media onlein maupun media Elektronik terkait kerusakannya, hingga kini jalan juga belum terlihat ada perbaikan.
Meski keluhan masyarakat sekitar pulo pancikan sudah ditulis oleh beberapa Media, baik media onlein maupun media Elektronik terkait kerusakannya, hingga kini jalan juga belum terlihat ada perbaikan.
JALAN BERLUBANG YANG SAMPAI TERLIHAT BESI CORNYA |
Truck gandeng yang melewati dijalan tersebut muatanya bervariasi, mulai muatan kayu glondongan, bahan kimia dan masih banyak truck besar yang lainya.
(ARZ/SDQ/YD) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA
by : komputer
Untukmemberikan hak-hak dan perlindungan anak, maka di butuhkan peran dan koordinasiantar lembaga/SKPD, Perusahaan dan masyarakat, peran tersebut sangat pentingmengingat anak merupakan aset Negara, demikian di sampaikan Hari cahyono (widiaswara)saat memberikan presentasi di hadapan 75 peserta perwakilan SKPD terkait danOrganisasi masyarakat.
Untukmemberikan hak-hak dan perlindungan anak, maka di butuhkan peran dan koordinasiantar lembaga/SKPD, Perusahaan dan masyarakat, peran tersebut sangat pentingmengingat anak merupakan aset Negara, demikian di sampaikan Hari cahyono (widiaswara)saat memberikan presentasi di hadapan 75 peserta perwakilan SKPD terkait danOrganisasi masyarakat.
cara Fasilitasi Kabupaten menuju layak anak dalamrangka penguatan kelembagaan pengarustamaan Gender dan anak hari rabu (25/3/2015) di gedung PutriMijil. Hari Cahyono juga menjelaskanyang di maksud anak yaitu anak usia 0 –18 tahun, termasuk anak yangberkebutuhan khusus , dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukanlainnya.
Upaya nyata yang harus di lakukan dalam gerakan Kabupaten layak anakyaitu dengan melakukan sosialisasi baik kepada warga maupun aparat PemerintahDaerah, koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalamberbagai bentuk dan profesi, ada layanan anak bagi anak terlantar, panti sertamendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa, kerjasama dengan komunitaswarga (RW/RT/Dusun). Di katakan kab/kota layak anak jika di Darah tersebutterdapat kampung/wilayah yang memberikan hak dan perlindungan anak, sepertikampung belajar, kampung sehat, kampung kreatif, kampung asuh dan kampung aman.
Sementaraitu Kepala Badan KB PP Kab Gresik AdiYumanto menjelaskan bahwa Kabupaten layak anak adalah suatu gerakan denganmemperhatikan hak-hak dan perlindungan anak. Gerakan ini bukan semata tanggungjawab pemerintah, namun juga tanggun jawab Perusahaan dan masyarakat. ProgramKab/Kota layak anak merupakan program Nasional yang harus di singkronkan antaraPemerintah, Perusahaan dan masyarakat. terkait dengan Perusahaan, diharapkanperusahaan- perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak harus lebih selektif,karena bisa menciderai anak.
Ada 31indikator dalam Kab/kota Layak anak, dan saat ini Kab Gresik sudah mendapatnilai hijau (800 – 1000)
Sementaraitu Kepala Badan KB PP Kab Gresik AdiYumanto menjelaskan bahwa Kabupaten layak anak adalah suatu gerakan denganmemperhatikan hak-hak dan perlindungan anak. Gerakan ini bukan semata tanggungjawab pemerintah, namun juga tanggun jawab Perusahaan dan masyarakat. ProgramKab/Kota layak anak merupakan program Nasional yang harus di singkronkan antaraPemerintah, Perusahaan dan masyarakat. terkait dengan Perusahaan, diharapkanperusahaan-
Ada 31indikator dalam Kab/kota Layak anak, dan saat ini Kab Gresik sudah mendapatnilai hijau (800 – 1000)
by : komputer
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, GRESIK. Meski masih 6 bulan lagi lengser, namun Bupati Gresik Dr.Sambari
Halim Radianto meminta kepada Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jonathan Yudianto,agar Pj. Bupati Gresik nanti tidak mengurangi program pembangunan yang sudah diputuskan bersama “Biarpun beda pimpinan tapi pembangunan harus terus berjalan”ujar Sambari yang meminta agar pesan ini disampaikan kepada Gubernur Jatim.
Halim Radianto meminta kepada Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jonathan Yudianto,agar Pj. Bupati Gresik nanti tidak mengurangi program pembangunan yang sudah diputuskan bersama “Biarpun beda pimpinan tapi pembangunan harus terus berjalan”ujar Sambari yang meminta agar pesan ini disampaikan kepada Gubernur Jatim.
Bupati yang saat itu membuka Musyawarah PerencanaanPembangunan Kabupaten Gresik tahun 2016 yang berlangsung di Ruang Mandala BaktiPraja, Rabu (25/3/2015) juga meminta kepada SKPD agar tidak mengurangi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat. “Jangan sampai ada kekurangan anggaran pada program lain lalu mengurangi anggaran untuk masyarakat.
Kalau ada kekurangan sebaiknya disampaikan pada Musrenbang tingkat Provinsi” tambahnya. Dalam paparannya Bupati menyampaikan keberhasilannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami sudah banyak membangun berbagai fasilitas umum,arus investasi terbaik di Jawa Timur, Peningkatan sektor Pertanian, PDRBmencapai Rp. 56 trilyun, Pendapatan perkapita mencapai Rp. 37-38 juta dan UMKdi Gresik Rp. 2.707.750/bulan” ujar Sambari dihadapan sekitar 400 orang undangan yang terdiri dari Forpimda, seluruh anggota DPRD, Kepala SKPD, LSM, organisasiprofesi, organisasi kemasyarakatan, Kepala Instansi vertical, Perbankan, BUMN,BUMD dan unsur swasta.
Sebelumnya, pidato Kepala Bakorwil IV, Pamekasan, JonathanYudianto yang hadir mewakil Gubernur Jawa Timur banyak menyampaikan pujian atas keberhasilan Gresik dalam peningkatan pembangunan. Jinathan menyampaikan berbagai data kemajuan Gresik dibanding Kabupaten kota yang lain di Jawa Timur.”Keberhasilan Gresik ini bisa terlihat dari indicator dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun dan ketimpangan antara yang kaya dan miskin semakin sempit” ujar Jonathan.
Menayampaikan pesan Gubernur Jawa Timur, Jonathan berharapagar Gresik banyak melakukan evaluasi. Sehingga program pembangunan ke depan terutama program strategis yang punya skala prioritas dalam pembangunan yaitu bidang kesehatan dan pendidikan lebih dikedepankan. Sementara Kepala Bapeda Gresik, Tugas Husni Syarwanto dalam laporannya mengatakan, Musrenmbang ini merupakan forum koordinasi, integrasi,sinkronisasi dari sinergitas perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan penyelarasan materi pokok-pokok pikiran DPRD sehubungan dengan sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016.
(arz/pto) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA
by : komputer
ARZ SY TEAM
Jatim Regional_Keinginan memanusiakan pekerja rumah tangga, gabungan dari solidaritas yang tergabung dari KPS2K, Pattiro, P2T-PEA, Pudak, RSUD, Dispendik, PKBI, KOPDHA, KPPI, LPPH, MGPK, APeL, KPR, FatayatN, dan FMN Sekabupaten Gresik melakukan aksi orasi didepan gedung DPRD mendukung advokasi undang-undang Pembantu Rumah Tangga (PRT) Kabupaten Gresik, Senin (23/03/2015).
Aksi ini dipicu, karena maraknya PRT yang tidak di perhitungkan sebagai warga negara indonesia (WNI) yang seharusnya berhak atas perlindungan hukum dan juga atas hak asasi manusianya.
Menanggapi hal itu gabungan dari beberapa solidaritas menuntut agar rancangan undang-undang perlindungan rumah tangga cepat segera di sahkan oleh DPR untuk sebagai gerakan moral nasional.
Tak hanya itu, aksi juga mendesak agar DPR membahas dan mengesahkan revisi undang-undang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, melalui proses legislasi yang partisipatoris.
Aksi tersebut di tanggapi Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah di kantor DPRD melalui perwakilanya, Anggota dewan dari F-Gerindra itu mengatakan akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang diorasikan oleh demonstran.
"Terkait dengan aksi ini saya akan catat dengan baik, dan segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat kenapa rancangan UU PRT dihapus dari Prolegnas." Terang Nur saidah
Demi menjaga kelancaran acara , pihak kepolisian, Polres Gresik AKBP E zulpan mengerahkan Beberapa anggotanya untuk menjaga keamananya aksi orasi tersebut.
ARZ SY TEAM
by : komputer
Tepat pukul 13.00 hari senin 23 - 03 - 2015 telepon selulur Arifin sz Wartawan Jatim Regional Suara Gegana Indonesia berdering, ternyata telepon tersebut dari salah satu warga Kampung Bandaran Jl. Harun Tohir Pulau pancikan.
SALAH SATU WARGA MENUNJUKKAN METER PDAM |
Setelah diangkat panggilan dari warga tersebut berkeluh kesah tentang matinya aliran air PDAM kerumah rumah pelanggan di sekitar Kampung Bandaran Jl. Harun Tohir Pulau pancikan selama kurang lebih 4 Bulan dan tanpa banyak bicara Arifin pun langsung berangkat ke lokasi mengecek kebenaran info tersebut.
Setelah sampai di Kampung Bandaran Jl. Harun Tohir Pulau Pancikan dengan menemui langsung beberapa para warga ternyata benar adanya "para warga disini sudah mulai tidak sabar mas masak sampai 4 bulan air tidak keluar" kata beberapa warga pada wartawan Jatim Regional Suara Gegana Indonesia.
" Untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari, para warga membeli air geledekan seharga Rp15.000 untuk sepuluh jerigen. Itupun tidak sampai sepekan. Paling hanya dapat dipakai untuk satu sampai dua hari saja.
Dan terkait tidak mengalirnya air PDAM tersebut selama 4 bulan setelah di konfirmasi dirut PDAM Gresik Muhammad mengatakan baru tahu kalau kejadian tersebut karena selama ini tidak ada laporan dari warga Kampung Bandaran Jl. Harun Tohir Pulau pancikan terkait hal tersebut dan Dirut PDAM Gresik Muhammad berjanji akan segera memerintahkan Dirtek dan Pengawas PDAM Gresik.
Pada pukul 10.00 Dirtek PDAM Gresik Krishadi Susanto sudah turun ke lapangan untuk mengecek tapi tidak maksimal pengecekannya. "hanya melihat lihat meteran saja" imbuh beberapa warga.
Dan akhirnya Pada pukul 16.00 Badan pengawas PDAM Gresik H.Zakaria langsung turun mengecek ke lapangan dan mengontrol apakah benar info tersebut, dengan di bantu beberapa staff PDAM Gresik mereka mencari dan menelusuri sebab sebabnya mengapa kok tidak sampai mengalir air PDAM ke para pelanggan.
PEKERJAAN PENGGALIAN YANG DI AWASI LANGSUNG OLEH BADAN PENGAWAS PDAM GRESIK |
PERALATAN PEKERJAAN PENGGALIAN PDAM GRESIK |
Dan setelah pada ke esokan harinya pada selasa tanggal 24 - 03 - 2015 pada pukul 09.00 wib langsung di kerjakan beberapa penggalian di lapangan di titik titik yang menjadi penyebab tidak mengalirnya air PDAM ke pelanggan.
ARZ/PTO and Team Jatim Regional Suara Gegana Indonesia

.jpg)

