by : komputer
Info prkembangan lnjt Tpktl ,jatim regional,gresiknews 1 .Com .PT suara gegana indonesia "LSM GEMPAR dipimpin oleh bapak H. Ansor dan LSM SAKERA di pimpin oleh H. Parmo DESAK KEJARI JEMBER PERIKSA DAN TAHAN BUPATI JEMBER BERSAMA 3 TERSANGKA/TSK yakni Drs.SUNARSONO Cs TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA SEWA PESAWAT LAPTER(Lapangan Terbang)NOTO HADI NEGORO JEMBER Rp.5 Milyar, Tsk nya : (1)Drs.SUNARSONO(mantan Ka.Dishub), Surat Perintah No. : Print-41/0.5.12/Fd.1/06/2011, tgl.15 Juni 2011. (2)Syafril Jaya.SH.MH(mantan Dir.PDP), Surat Perintah No. : Print-42/Fd.1/0.5.12/06/2011, tgl.15 Juni 2011. (3)Raymon Malaikai(Dir.PT.Aero Ekspres Internasional), Surat Perintah No. : Print-43/Fd.1/0.5.12/06/2011, tgl.15 Juni 2011. (a)Atas Dasar SK. Bupati Jember Ir.MZA.Djalal Diduga Dana dari Pos Anggaran PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kab.Jember Rp.5 Milyar Di Alihkan ke Dishub (Dinas Perhubungan)Kab.Jember untuk Sewa Pesawat Lapter, Mestinya Dana tsb Dimohonkan Melalui P.A.K (Perubahan Anggaran Keuangan)yg disetujui DPRD II Jember. (b)Tidak Adanya Persetujuan DPRD II Jember, Patut Diduga Bupati Jember Ir.MZA.Djalal "Menyalahgunakan Wewenang" sbgmn Psl.3 UU No.31 tahun 1999 yg Di Ubah dg UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor yo. Psl.55 KUHP. (c)Penyewaan Pesawat Lapter Tidak Di Lelang, Melanggar Keppres No.80 Tahun 2005. (d)Diduga Penyewaan Pesawat Lapter Melalui Broker(Makelar). Ironisnya Kasus tsb 5 tahun Menggantung shg Terkesan ada Pembiaran, mestinya Penyidik Bisa Lakukan Audit Kerugian Negara atas Kasus tsb. Oleh karenanya LSM Gempar Himbau Kejagung RI/Kejati Jatim Ambil Alih Kasus tsb sbg Implementasi Kejaksaan Komitmen dlm Pemberantasan Korupsi. Waslm. Gempar , Arz team
by : komputer
Bupati Gresik, Dr. Sambari Halim Radianto bersama Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Harsono menandatangani MoU dukungan penguatan RS Ibnu Sina sebagai rumah sakit rujukan regional dari daerah sekitar.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3). Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Kepala Bappeda Gresik, Kepala Dinas Kesehatan Gresik serta Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik.
Dalam MoU disebutkan bahwa nota kesepahaman ini sebagai bentuk dalam penguatan RS Ibnu Sina sebagai rumah sakit rujukan regional di Jawa Timur. Beberapa daerah yang dibawahi oleh RS Ibnu Sina yaitu dari Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban serta Gresik sendiri.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Harsono, dengan penguatan nota kesepahaman ini, pihaknya berharap agar dapat mengatasi pelimpahan dan membludaknya pasien – pasien di RSU Dr Sutomo Surabaya. “Sebagai wilayah yang paling dekat dengan Surabaya, maka kami memandang Gresik merupakan daerah yang menjadi pilar penunjang kota metropolis”, ujarnya.
ada 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di wilayah Bakorwil IV yang akan dilakukan koordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Koordinasi itu terkait kapasitas kabupaten Gresik dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ibnu Sina Gresik yang dianggap mampu untuk dijadikan sebagai rumah sakit Rujukan Regional, dengan membawahi daerah di Wilayah Pantura.
Sementara Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengatakan, dari sisi sarana dan prasarana kesehatan, Kabupaten Gresik sudah mampu dan memenuhi yaitu dengan adanya 32 Puskesmas dan 14 Rumah Sakit baik itu milik BUMN maupun swasta di Gresik. “Apalagi sebentar lagi, Pembangunan Rumah Sakit Ibnu Sina yang berlantai V segera rampung. Tentu hal ini akan semakin memperkuat Gresik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat”ujarnya.
Sedangkan beberapa rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Gresik yaitu RS. PT Semen Gresik, RS Petrokimia Gresik, RS GRHA Gresik, RS Petrokimia driyorejo, RS Denisa Gresik, RS Muhammadiyah Gresik, RS Wates Husada Gresik, RS Islam mabarot NU Gresik, RS Walisongo, RS PKU Muhammadiyah Sekapuk dan RS fatma Medika.
Sambari berharap, banyaknya Rumah Sakit ini agar bisa memberi kemudahan pelayanan kepada Masyarakat. Tentunya bekerjasama dengan BPJS agar meringankan beban biaya masyarakat terhadap pelayanan kwalitas kesehatan, harap Sambari yang diamini oleh Kadinkes Jatim Harsono. (tina/#)
by : komputer
Sepanjang jalan Harun Tohir Pulau Pancikan mulai dari Desa Bandar Pelabuhan Gresik sampai Desa Sidorukun kec. Gresik Kab. Gresik hari ini Sabtu (29/03/2015), mulai ditambal sulam oleh PU kabupaten Gresik.
Jalan yang semula berlobang parah yang membahayakan parapengguna jalan kini ditambal sulam oleh PU Kabupaten Gresik.
Namun menurut Hadi selaku pengawas jalan PU Gresik mengatakan kalau hanya di tambal sulam jalan ini tidak bertahan lama.
"Ya kalau tambal sulam seperti ini jalan tidak akan tahan lama karena truk truk tleler yang melewati jalan ini bermuatan melebihi terutama truk yang bermuatan kayu glondong", ujarnya saat diwawancarai di lapangan.
Warga di sekitar sepanjang jalan Harun Tohir juga berharap perbaikan jalan jangan cuma ditambal sulam menurutnya kalau hanya ditambal jalan tidak akan berumur panjang seperti yang lalu lalu.
Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dalam pasal 24 menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.
Hadi juga menambahkan kalau jalan bisa tahan lama jalan harus di cor beton, "Ini bisa awet pak asal jalan ini di cor beton dan ditutup total, tapi harus cari solusi pemindahan jalannya". Pungkasnya.
Arifin S Z team.
Sepanjang jalan Harun Tohir Pulau Pancikan mulai dari Desa Bandar Pelabuhan Gresik sampai Desa Sidorukun kec. Gresik Kab. Gresik hari ini Sabtu (29/03/2015), mulai ditambal sulam oleh PU kabupaten Gresik.
Jalan yang semula berlobang parah yang membahayakan parapengguna jalan kini ditambal sulam oleh PU Kabupaten Gresik.
Namun menurut Hadi selaku pengawas jalan PU Gresik mengatakan kalau hanya di tambal sulam jalan ini tidak bertahan lama.
"Ya kalau tambal sulam seperti ini jalan tidak akan tahan lama karena truk truk tleler yang melewati jalan ini bermuatan melebihi terutama truk yang bermuatan kayu glondong", ujarnya saat diwawancarai di lapangan.
Warga di sekitar sepanjang jalan Harun Tohir juga berharap perbaikan jalan jangan cuma ditambal sulam menurutnya kalau hanya ditambal jalan tidak akan berumur panjang seperti yang lalu lalu.
Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dalam pasal 24 menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.
Hadi juga menambahkan kalau jalan bisa tahan lama jalan harus di cor beton, "Ini bisa awet pak asal jalan ini di cor beton dan ditutup total, tapi harus cari solusi pemindahan jalannya". Pungkasnya.
Arifin S Z team.
by : komputer
Pakde Karwo bersama Gubernur Jabar, ahmad heryawan dan Deputi Menko Pembangunan manusia dan kebudayaan bvidang kesehatan Rahmat santika pada forum sanitasi di bandung |
Pemprov Jatim melakukan berbagai terobosan dalam hal akses sanitasi. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus dan akan dicontoh Pemprov Jabar dam provinsi lainnya soal kerjasama dengan pihak perbankan, yaitu Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan sanitasi bagi masyarakat.
Pengalaman Pakde Karwo menangani sanitasi di Jawa Timur akan menjadi rujukan bagi daerah lain. “Jawa Timur sudah membuktikan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk memperhatikan kesehatan lingkungan dengan sadar sanitasi. Terobosan yang jitu melalui pembiayaan murah lewat Bank UMKM Jatim, ini perlu ditiru. Jabar akan mencontoh cara-cara Jatim menyelesaikan persoalan sanitasi,” ujar Gubernur Jatim Ahmad Heryawan yang akarab disapa Kang Aher.
Pernyataan Kang Aher tersebut disampaikan usai Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo yang diminta menjadi pemateri untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan sanitasi pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi "Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020" di Gedung Sate, Bandung, Rabu(25/3).
Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, salah satu hal yang belum terpikirkan oleh provinsi lain dalam hal sanitasi adalah melibatkan peran dari pihak lain. Terobosan dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim, wujudnya berupa pembiayaaan kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pembiayaan sanitasi dengan membuat jamban keluarga, pembiayan kepada koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI serta pembiaaayn SKIM kredit gumuyu antara lain kepada kelompok Perempuan Mandiri Sumber Perubahan (Preman Super).
“Bunga rendah diberikan apabila bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, yakni sebesar enam persen flat dan non flat sepuluh persen satu tahun. Bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank lain, “ jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.
Program tersebut, sebelumnya telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan mengkaji bersama Bank Dunia dan Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) mengenai potensi pasar, profil wirausaha sanitasi dan selanjutnya dilakukan pendekatan program, yang kemudian untuk penerapannya melibatkan Bank UMKM Jatim. “ Dari situ, akan diberikan kredit sanitasi kepada kelompok masyarakat, misalnya untuk dibuat jamban sehat,” ungkapnya.
Pernyataan Kang Aher tersebut disampaikan usai Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo yang diminta menjadi pemateri untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan sanitasi pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi "Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020" di Gedung Sate, Bandung, Rabu(25/3).
Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, salah satu hal yang belum terpikirkan oleh provinsi lain dalam hal sanitasi adalah melibatkan peran dari pihak lain. Terobosan dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim, wujudnya berupa pembiayaaan kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pembiayaan sanitasi dengan membuat jamban keluarga, pembiayan kepada koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI serta pembiaaayn SKIM kredit gumuyu antara lain kepada kelompok Perempuan Mandiri Sumber Perubahan (Preman Super).
“Bunga rendah diberikan apabila bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, yakni sebesar enam persen flat dan non flat sepuluh persen satu tahun. Bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank lain, “ jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.
Program tersebut, sebelumnya telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan mengkaji bersama Bank Dunia dan Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) mengenai potensi pasar, profil wirausaha sanitasi dan selanjutnya dilakukan pendekatan program, yang kemudian untuk penerapannya melibatkan Bank UMKM Jatim. “ Dari situ, akan diberikan kredit sanitasi kepada kelompok masyarakat, misalnya untuk dibuat jamban sehat,” ungkapnya.
Pakde Karwo melakukan penandatanganDeklarasi Gubernur Peduli Sanitasi di Bandung |
Sampai saat ini, telah dikucurkan dana cukup besar kepada masyarakat. diantaranya kepada Hippam sebesar Rp. 992 juta, kredit sanitasi dan jamban keluarga sebesar Rp. 22 juta, koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI sebesar Rp. 2,692 miliar dan pembiayaan krediti Gumuyu khususnya kepada preman super sekitar Rp. 21 miliar.
Pakde Karwo menjelaskan, setiap tahun pembangunan sarana sanitasi air di jatim terus meningkat. Selain dengan bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, juga memasukkan sanitasi pada APBD Jatim dan juga APBN. Pada tahun 2014 biaya pembangunan fisik bantuan infrastruktur sector air bersih di Jatim , untuk APBN sebesar Rp. 151,165 miliar dan APBD sebesar Rp. 6,811 miliar.
Dukungan dana tersebut diimbangi dengan peningkatan pembangunan keciptakaryaan. Pada tahun 2013 capaian pembangunan di bidang air minum sebesar 60,51%, air limbah sebesar 59,94%, drainase 76,34%, dan persampahan 79,11%. "Capaian tersebut diharapkan tiap tahun meningkat. Target Pemprov Jatim pada tahun 2019 semua pembangunan di beberapa bidang tersebut sudah selesai 100persen," ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan beberapa gerakan untuk meningkatkan program sanitasi, diantaranya dengan menggalakkan gerakan gotong royong dalam upaya mempercepat open defecation free (ODF), menambah Kabupaten Kota ODF di Jatim dan menggalakkan program sanitasi total berbasis masyarkaat ( STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi atau inovasi lainnya. " Upaya tersebut merupakan bagian dari meningkatkan akses sanitasi di masyarakat. hal paling membanggakan di Indonesia hanya ada 4 kabko ODF, dan semuanya berada di Jatim yakni Kota Madiun, Pacitan, Magetan n Ngawi” paparnya
Dengan gagasan yang brilian tersebut, Pemprov Jabar melalui Gubernurnya, Ahmad Heryawan menegaskan akan meniru konsep yang dilakukan Pemprov Jatim dengan melibatkan perbankan dalam pembiayaan sanitasi di wilayahnya. “Pemprov Jabar akan mempelajari dan mengirimkan personilnya ke Jatim, khusus untuk mempelajari hal ini, sehingga bisa diterapkan di Jabar,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan Rizal Efendi menjelaskan, sependapat dengan Pakde Karwo, untuk menggerakkan sadar sanitasi. Bahkan usul yang disampaikan oleh Pak Gubernur merupakan usul yang luar biasa. Karena dalam pertemuan nanti, kita akan bertemu dan berdiskusi dengan para gubernur se-Indonesia.
“Sanitasi merupakan permasalahan yang harus difikirkan oleh setiap kepala daerah. Kesuksesan penataan Sanitasi, akan mempengaruhi bahkan dapat meningkatkan harapan hidup dari masyarakat Indonesia. Gerakan Sadar Sanitasi yang diusulkan oleh Pak Gubernur kami sambut baik dan akan kami wujudkan,” pungkasnya.
Pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi "Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020" juga dihadiri beberapa bupati walikota dari seluruh Indonesia diantaranya Bupati Malang, Rendra Kresna, dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Pada kesempatan tersebut yang menjadi moderator adalah Deputi Menteri Perkonomian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bidang Peningkatan Kesehatan Dr. dr. TB. Rahmat Santika Sp.A, MARS.
by : komputer
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, JATIM. Warga Jawa Timur tak perlu berobat ke luar negeri. Selain menguras waktu dan tenaga, berobat ke luar negeri juga berbiaya mahal. Apalagi, kemampuan para dokter di dalam negeri saat ini sudah sangat baik, tak beda dengan dokter luar negeri.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi saat membuka The 10th Congress and The 19th Annual Scientific Meeting of Indonetion Association of Plastic Reconstructive an Aesthetic Surgeons (InaPRAS), di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (25/3).
Mengomentari masih banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, semestinya bisa dijadikan sebagai tantangan bagi para dokter di dalam negeri agar meningkatkan kemampuannnya.
Apalagi, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 nanti, ada peluang masuknya tenaga-tenaga medis dari luar ke dalam negeri.
Karena itu ia berharap, para dokter ahli bedah plastik yang saat ini berkongres di Surabaya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan terlaksanakannya kongres nasional ini, para dokter semakin terpacu dalam mengoptimalkan kualitas dan kuantitas dokter ahli bedah plastik, mengoptimalkan distribusi dokter ahli bedah plastik ke seluruh Indonesia, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dokter, demi memajukan pelayanan terhadap Masyarakat Indonesia,” harapnya.
Mengomentari masih banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, semestinya bisa dijadikan sebagai tantangan bagi para dokter di dalam negeri agar meningkatkan kemampuannnya.
Apalagi, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 nanti, ada peluang masuknya tenaga-tenaga medis dari luar ke dalam negeri.
Karena itu ia berharap, para dokter ahli bedah plastik yang saat ini berkongres di Surabaya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan terlaksanakannya kongres nasional ini, para dokter semakin terpacu dalam mengoptimalkan kualitas dan kuantitas dokter ahli bedah plastik, mengoptimalkan distribusi dokter ahli bedah plastik ke seluruh Indonesia, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dokter, demi memajukan pelayanan terhadap Masyarakat Indonesia,” harapnya.
Sekda Prov Jatim Ahk Sukardi bersama Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr. SpBP - (k) meninjau ke salah satu stand Pameran alat -alat Kedokteran di Ballroom Shangrila Hotel Surabaya
Pada kesempatan itu, Sekda mengingatkan kepada seluruh dokter yang hadir agar selalu ingat kepada sumpah janji untuk Negara Indonesia “Padamu negari kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami”. Yang bermakna cinta tanah air, lebih mengutamakan kepentingan Negara Indonesia, khususnya ikut memajukan bidang kesehatan untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia.
Sementara itu sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr.SpBP-RE(K) mengatakan bahwa kedokteran bedah plastik Indonesia saat ini berada di tingkat tinggal landas, baik ilmu maupun sumber daya manusianya. Artinya telah mampu bersaing dengan para dokter luar negeri.
“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah di bidang sarana dan prasarana untuk memajukan kedokteran bedah plastik,” ungkapnya.
Ketua Perapi (Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Indonesia) dr. Asrofi S Surachmad, Sp.BP. mengatakan bahwa dengan dilantiknya 19 dokter ahli bedah plastic baru, berarti saat ini anggota Perapi sebanyak 163 orang.
“Camkan dan laksanakan ilmu-ilmu yang telah didapat selama pendidikan untuk menangani pasien. Jangan ragu bertanya kepada guru bila terjadi kesulitan. Dan jangan lupa untuk terus menambah ilmu baik di dalam maupun di luar negeri,” pesannya.
Konggres diikuti 300 peserta dari seluruh Indonesia. Terdiri dari dokter ahli bedah plastik, dokter umum, mahasiswa kedokteran. Diadakan mulai tanggal 23 sampai dengan 27 Maret 2015.
(ARZ/SPTO) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA
by : komputer
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, JATIM. Wakil Gubernur Jatim Drs. H Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul minta kepala desa (Kades) dan perangkat desa memperkuat perannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya dengan mengoptimalkan anggaran desa, serta melakukan mekanisme pengawasan pemerintahan desa
Tiga hal itu ditegaskan Gus Ipul ketika memberikan pembekalan kepada 338 Kepala Desa dari Kabupaten se Jatim dan Kota Batu, di Badan Diklat Provinsi Jatim Jl Balongsari Tama Tandes Surabaya, Rabu (25/3).
Menurutnya, desa masih sangat minim infrastruktur, sehingga masyarakat banyak yang pindah ke kota. Pilihan satu-satunya adalah memperkuat pembangunan di desa.
Ada tiga komponen yang perlu diperbaiki di desa, yaitu, pertama, infrastruktur ekonomi di desa ( transportasi, pasar desa, bendungan/ irigasi, sanitasi dan air bersih),. Kedua, infrastruktur sosial ( pendidikan, kesehatan, perumahan, kerukunan/ gotong royong, tempat rekreasi dan kesenian), dan ektiga adalah infrastruktur administrasi ( tata kelola pemerintahan desa, penegakan hukum, kontrol administrasi, serta ketertiban/ keamanan.”Semua ini harus ada di desa, dan bisa terwujud jika kepemimpinan Kades kuat,” ujarnya
Ada beberapa strategi manajemen desa yang perlu diperhatikan, Pertama, pemangku kepentingan/ Kades harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam setiap perumusan kebijakan dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan warga masyarakat secara langsung.
Strategi kedua, pemerintah desa harus mempunyai data tentang potensi desa, baik fisik (tanah, air, iklim, cuaca, flora, fauna) maupun non fisik ( masyarakat desa, lembaga sosial, aparatur desa). “Jika potensi desa dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban desa,” ujarnya
Menurutnya, desa masih sangat minim infrastruktur, sehingga masyarakat banyak yang pindah ke kota. Pilihan satu-satunya adalah memperkuat pembangunan di desa.
Ada tiga komponen yang perlu diperbaiki di desa, yaitu, pertama, infrastruktur ekonomi di desa ( transportasi, pasar desa, bendungan/ irigasi, sanitasi dan air bersih),. Kedua, infrastruktur sosial ( pendidikan, kesehatan, perumahan, kerukunan/ gotong royong, tempat rekreasi dan kesenian), dan ektiga adalah infrastruktur administrasi ( tata kelola pemerintahan desa, penegakan hukum, kontrol administrasi, serta ketertiban/ keamanan.”Semua ini harus ada di desa, dan bisa terwujud jika kepemimpinan Kades kuat,” ujarnya
Ada beberapa strategi manajemen desa yang perlu diperhatikan, Pertama, pemangku kepentingan/ Kades harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, dalam setiap perumusan kebijakan dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan warga masyarakat secara langsung.
Strategi kedua, pemerintah desa harus mempunyai data tentang potensi desa, baik fisik (tanah, air, iklim, cuaca, flora, fauna) maupun non fisik ( masyarakat desa, lembaga sosial, aparatur desa). “Jika potensi desa dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang menjadi desa idaman yang mampu mencapai tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban desa,” ujarnya
Wagub Jatim Saifullah Yusuf mendapat sambutan dari para kades usai memberikan materi pembekalan diklat buat Kepala Desa se Jatim yang diselenggarakan di Badiklat Jatim, Balongsari Sby |
Dengan berlakunya UU Desa, berarti menambah kewenangan dan anggaran pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Pengelolaan keuangan harus ditata dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Oleh karena itu Kepala desa harus diberikan bekal pendidikan dan pelatihan (Diklat) supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd mengatakan, Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas SDM para Kepala Desa supaya dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lebih baik, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desanya.
Pembekalan peserta diklat kades putaran ke-tujuh tahun 2015 dihadiri oleh Direktur Center for Secutiry and Welfare Studies (CSWS) FISIP Unair, para nara sumber, fasilitator, dan undangan lainnya.
(ARZ/SPTO) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA
by : komputer
SALAH SATU TRUK TRAILER YANG MELEWATI JALAN HARUN TOHIR |
JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA, GRESIK. Sepanjang jalan Harun tahir mulai dari jalan depan pelabuhan bantaran hingga depan jalan PJB Desa pulo pancikan kecamatan Gresik kabupaten gresik terlihat semaki rusah. Rabu (26/03/2015)
Kerusakan ini dipicu karena banyaknya mobil tlailer gandeng yang muatannya diduga melebihi batas kapasitas. Hingga kerusakannya, besi didalam cor nya terlihat jelas. Warga khawatir jika kerusakan ini tidak cepat ditangani oleh dinas terkait, bisa membahayakan bagi pengendara lainya. Sampai kepedulian warga terkait kerusakan itu, memberi rambu-rambu ditengah jalan. Agar pengguna jalan bisa lebih berhati-hati.
Meski keluhan masyarakat sekitar pulo pancikan sudah ditulis oleh beberapa Media, baik media onlein maupun media Elektronik terkait kerusakannya, hingga kini jalan juga belum terlihat ada perbaikan.
Meski keluhan masyarakat sekitar pulo pancikan sudah ditulis oleh beberapa Media, baik media onlein maupun media Elektronik terkait kerusakannya, hingga kini jalan juga belum terlihat ada perbaikan.
JALAN BERLUBANG YANG SAMPAI TERLIHAT BESI CORNYA |
Truck gandeng yang melewati dijalan tersebut muatanya bervariasi, mulai muatan kayu glondongan, bahan kimia dan masih banyak truck besar yang lainya.
(ARZ/SDQ/YD) JATIM REGIONAL SUARA GEGANA INDONESIA




